Partai Golkar bersama Nasdem resmi mengusung eks Kepala Dinas Pendidikan, Uu Saeful Mikdar dan eks Ketua KPUD Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi di Pilkada 2024.
Dengan dikawal ribuan massa simpatisan dan kader, pasangan tersebut mendaftar ke KPUD Kota Bekasi di hari terakhir pendaftaran, Kamis, 29 Agustus 2024, sambil mengendarai becak.
Keduanya tiba di Kantor KPUD sekira pukul 21.00 WIB. Uu dan Nurul yang mengenakan seragam kuning, disambut Ketua KPUD Kota Bekasi, Ali Syaifa beserta jajaran.
Uu berharap pencalonannya sebagai poros tengah bersama Nurul di Pilkada Kota Bekasi 2024, menjadi alternatif bagi para pemilih yang ingin mencari sosok pemimpin yang benar-benar kompeten.
“Mudah-mudahan pasangan yang ketiga ini menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, bisa pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” katanya kepada awak media.
Uu memastikan dirinya bersama Nurul akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat demi mewujudkan harapan warga Kota Bekasi.
“Kami tentunya akan legowo menerima masukan-masukan dari media, dalam rangka meningkatkan kekurangan-kekurangan tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi,” imbuhnya.
Nurul Sumarheni, mengapresiasi adanya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang akhirnya memungkinkan bagi Partai Golkar dan Nasdem untuk mengusung calon sendiri.
“Padahal sebelum ada keputusan itu, mungkin tertutup untuk mengusung calon, karena yang lain sudah duluan. Tapi alhamdulilah dengan adanya putusan itu, dengan jarak hanya kurang lebih satu minggu, kami bisa berkoalisi untuk mengusung paslon,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari yang ikut mengantar Uu-Nurul ke KPUD Kota Bekasi menegaskan partainya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi tersebut.
“Setelah ditinggal, kami tidak tinggal diam, kami tidak akan pernah tertinggal,” tegasnya.
Ade mengaku dirinya saat ini lebih fokus memenangkan Pilkada Kota Bekasi dan menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak ikut dalam pencalonan.
“Untuk apa, untuk kesehatan gratis, pendidikan gratis, lapangan pekerjaan yang luas dan juga toleransi antarumat beragama,” tandasnya.
Sementara Ali menyebut pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan dokumen hingga tanggal 4 September 2024, dan memberikan tenggang waktu hingga 8 September 2024 jika butuh perbaikan.
“Selain itu, kami juga akan mengagendakan pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan di RSPAD Jakarta, pada 31 Agustus dan 1 September 2024,” tandasnya.
Diketahui, sejak dibukanya pendaftaran bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi (27-29 Agustus 2024), KPUD Kota Bekasi telah menerima tiga paslon.
Dua paslon sebelumnya adalah Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe yang diusung PDI Perjuangan, Gerindra, PKB dan Demokrat, serta Heri Koswara-Solihin yang diusung PKS, PAN, PPP, PSI, Hanura, dan Partai Buruh.
Tinggalkan Balasan