Bekasiraya.id, Kota Bekasi – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly membantah tudingan yang menyebut adanya komersialisasi dalam sekolah swasta.
Menurutnya, selama ini sekolah swasta turut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang belum sepenuhnya tercover oleh pemerintah.
Karena sejatinya, lanjut Ayung, pemenuhan pendidikan bagi setiap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Pasal 33.
“Saat ini pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan secara utuh 100 persen. Di sinilah peran masyarakat, termasuk sekolah swasta yang tergabung dalam BMPS, dibutuhkan,” kata Ayung kepada wartawan, Selasa, 6 Agustus 2024.
Ia berujar, sudah sepatutnya undang-undang mengamandemenkan aturan untuk menjadikan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta, bebas dari biaya alias gratis 100 persen.
Namun, karena hal tersebut belum terwujud, sekolah swasta lantas mengambil peran penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang tak terakomodir di sekolah negeri.
Adapun biaya yang dibebankan sekolah swasta kepada peserta didik, disebutkan untuk membiayai fasilitas dan sarana prasarana sekolah demi mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Dana yang dikumpulkan oleh sekolah swasta digunakan untuk membangun gedung, membeli seragam, dan buku pelajaran. Tidak ada komersialisasi pendidikan di sini. Dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan kualitas pendidikan yang baik,” tegas Ayung.
Ia juga menepis stigma yang menyebut kualitas pendidikan diukur dari biaya. Menurutnya, banyak sekolah swasta yang menggratiskan seluruh peserta didiknya, terutama yang memiliki sumber dana lain dari yayasan.
Selain itu, banyak juga sekolah swasta yang menerima dana BOS dari pemerintah dan mengelolanya secara mandiri untuk operasional sekolah.
“Investasi pendidikan, terutama di bidang infrastruktur, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah belum mampu menyediakan semua kebutuhan ini, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Oleh karena itu, peran swasta sangat penting dalam menunjang kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkas Ayung.
Sebelumnya, Politikus PPP, Muhamad Said ikut bersuara terkait carut marut PPDB Kota Bekasi 2024. Pria yang akrab disapa Cemong itu mengaku prihatin dengan banyaknya calon peserta didik yang tak lolos masuk SMP negeri.
Meski begitu, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat itu menyebut pemerintah tak lantas lepas tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menjalin MoU dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
“Kita sepakat ada MOU antara pemerintah dengan BMPS agar tidak overload juga negeri dan BMPS ketinggalan murid. Tapi kan faktanya proses perjalanan BMPS sudah ketempuhan kuota juga,” ujar Cemong, Senin, 5 Agustus 2024.
Dalam hal ini ia menyayangkan pihak sekolah swasta yang dinilai cenderung mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan. Salah satunya adalah jumlah rombel yang melebihi 40 siswa.
“Kalau negeri MoU-nya yang saya tahu itu menurut di media, itu hanya 40 siswa per rombel. Yang awalnya 32, ada kepwal no 40, tapi kenapa swasta itu bisa 40 lebih? Itu kan overload juga,” ungkap Cemong.
Selain itu, keterbatasan biaya juga menjadi kendala bagi sebagian besar orangtua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Pun bantuan yang diberikan pemerintah daerah, nyatanya tak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi.
“Sekolah swasta itu kalau tidak bayaran, tidak bisa ikut ujian. Kalau ada tunggakan, sindir siswa di depan siswa lainnya. Bahkan, banyak siswa yang ketika lulus, ijazahnya ditahan karena belum adanya pelunasan,” paparnya.
Tinggalkan Balasan