Bekasiraya.id – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengajak seluruh jajaran Satpol PP untuk menyamakan langkah dalam penegakkan hukum dan peraturan daerah (perda) yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Hal ini disampaikan Bobihoe dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satpol PP se-Jabar yang digelar di Ruang Nonon Soenthanie, Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Rabu (23/7/2025).
Ia berharap rakor ini dapat memberikan peningkatan koordinasi dan pola tindak dalam penegakkan hukum dan peraturan daerah.
“Sehingga nantinya terwujud kesamaan persepsi dan terwujudnya persamaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta stakeholder bisa selaras dalam menjalankan perannya masing-masing demi pembangunan Jawa Barat ke depannya,” ucapnya.
Menurutnya, kehadiran Satpol PP di tengah masyarakat bukan semata sebagai aparat penindak, tapi juga pembina dan pelindung masyarakat. Koordinasi yang solid antara daerah dan provinsi, lanjut Harris, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Pemerintah Kota Bekasi sangat mengapresiasi dan merasa terhormat dengan terlaksananya Rapat Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se-Jabar 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kota Bekasi,” jelasnya.
Harris juga mengingatkan, bahwa penegakkan hukum tidak bisa dipisahkan dari citra pemerintah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme serta pendekatan humanis dalam setiap tindakan.
“Satpol PP sebagai institusi penegakan perda kepala daerah dalam rangka menjaga wibawa citra pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas dan tetap mengedepankan spirit humanis dalam penegakan aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Bobihoe juga menyoroti tren penertiban yang tengah berlangsung di sejumlah daerah. Ia mengimbau agar langkah-langkah tersebut dijalankan dengan tetap mempertimbangkan pendekatan persuasif.
Pemerintah Kota Bekasi dengan didukung DPRD, dikatakan akan selalu memberikan perhatian perbaikan kesejahteraan, tunjangan keberhasilan, dan resiko pekerjaan.
“Dan memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan konsep menjaga keamanan seutuhnya sehingga ketentraman tercipta, maka Jabar Istimewa dan Kota Bekasi yang nyaman serta sejahtera dapat terwujud,” jelasnya.
Rakor ini digelar sebagai upaya menyatukan persepsi antar-Satpol PP Provinsi dan kabupaten/kota dalam menegakkan aturan daerah. Dukungan lintas wilayah pun dinilai penting agar penegakan hukum berjalan konsisten di seluruh Jawa Barat.
“Persamaan persepsi antara Satpol PP Provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar ini kami harapkan dapat tetap terjaga dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk penegakan peraturan daerah serta hukum ke depannya demi penegakkan kewibawaan pemerintah untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan demi pembangunan Jabar ke depannya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan