Bekasiraya.id – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menanggapi aksi protes warga terhadap proyek pembangunan SUTT 150 KV di Kampung Pomahan Tanggul RT 01 RW 05 Desa Setia Mulya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menurutnya, pihak perusahaan yang akan membangun SUTT 150 KV seharusnya melengkapi perizinan terlebih dahulu.
“Sebelum kelengkapan perizinan dipenuhi, diharapkan proyek itu jangan dilaksanakan dulu,” kata Ade, Senin (19/5/2025).
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan mediasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi.
“Pada mediasi waktu itu di DPRD, antara warga dan pihak perusahaan. Hasilnya, perusahaan komitmen dan sepakat untuk melengkapi dokumen perizinannya,” ujar Ade.
Ia ingin ke depannya proyek ini bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga tidak menimbulkan polemik.
“Marilah menghormati dan menjadikan hasil kesepakatan untuk menjadi pedoman bersama,” imbuh Ade.
Ade juga berharap pemerintah dapat menjadi penengah untuk masalah ini, dengan mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan bersama.
“Semua pihak mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama. Dan jalur hukum adalah putusan akhir yang semua pihak harus taat dan patuh,” tandasnya.
Proyek SUTT 150 KV di Bekasi Diprotes Warga
Sebelumnya, proyek pembangunan SUTT 150 KV di Kampung, Pomahan Tanggul RT 01 RW 05 Desa Setia Mulya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapat protes dari warga setempat.
Aksi ini disebabkan proyek tersebut melintasi lahan warga di Tower 20-21. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Setiamulya, melakukan penyetopan, Sabtu, 17 Mei 2025.
Aksi protes yang dilakukan oleh warga semakin memanas. Tak sedikit pula kaum ibu dan anak-anak yang ikut dalam aksi tersebut.
Proyek stringing section SUTT 150 KV di Tower 20-21 terancam gagal akibat aksi protes warga. Pengerjaan proyek yang menggunakan drone terhambat karena warga melakukan penghalangan di sekitar lokasi proyek.
Masyarakat Desa Setia Mulya berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini.
Mereka menginginkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun juga menghormati hak-hak warga yang terkena dampak proyek.
Tinggalkan Balasan