Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyinggung maraknya praktik pegawai titipan di instansi pemerintah, salah satunya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rakornas Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu, 13 November 2024.
Mendagri menyebut tak sedikit honorer yang bertugas pada sektor administrasi di pemerintahan merupakan hasil titipan calon kepala daerah maupun tim sukses.
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” ujar Tito.
Menurutnya, kondisi tersebut biasanya memicu konflik di daerah. Pasalnya, KPUD selaku pihak penyelenggara malahan menjadi tidak netral dalam menyelenggarakan pilkada.
Dia menyebut pemilihan komisioner KPUD hampir sama dengan pemilihan kepala daerah, dimana banyak pihak yang bersaing untuk bisa menempatkan orang-orangnya.
Selain KPUD, lanjut Tito, kondisi serupa juga terjadi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal inilah yang semakin memicu ketidaknetralan penyelenggara hingga berujung konflik.
“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” celetuknya.
Tito pun mewanti-wanti para aparat keamanan, terutama Satpol PP, untuk mengantisipasi potensi konflik pada pilkada yang akan digelar serempak di semua daerah. Karena nantinya tidak akan ada perbantuan aparat keamanan untuk daerah yang terdapat konflik.
Oleh sebab itu, Tito menekankan salah satu cara untuk mengantisipasi konflik adalah dengan mempertebal operasi intelijen. Tak harus personel khusus, Satpol PP pun bisa melakukan hal tersebut.
“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan