Bekasiraya.id – Sejumlah peristiwa besar belakangan ini, seperti persoalan tambang nikel di Papua Barat Daya dan konflik klaim atas empat pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam namun diklaim oleh Sumatera Utara, dinilai sebagai upaya mengganggu kestabilan nasional.
“Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memperkuat stabilitas nasional. Tapi dua kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah untuk mengganggu dan merusak stabilitas nasional,” kata Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Dengan terganggunya stabilitas nasional, maka secara otomatis akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini nantinya akan berujung pada terganggunya roda pemerintahan.
“Ketidakpercayaan masyarakat dalam dan luar negeri akan berdampak pada citra pemerintah. Pemerintahan Prabowo dianggap tak mampu menyelesaikan masalah internal,” ujar Zulhefi.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua merupakan provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Dan selama ini, tidak ada masalah di kedua provinsi tersebut.
“Pintu masuk untuk mengganggu stabilitas nasional dimulai dari kedua provinsi tersebut. Aceh dan Papua merupakan “sumbu” yang mudah dibakar dan merembet kemana-mana,” ungkap Zulhefi.
Ia khawatir luka lama yang ada di kedua provinsi tersebut akan muncul kembali apabila tak segera ditangani dengan baik oleh pemerintah, Padahal, luka lama itu sudah sembuh dan tidak membekas.
“Sekarang diungkit dan diganggu lagi. Sudah pasti luka yang sudah sembuh akan menganga lagi. Tidak tertutup kemungkinan “combatan” seperti GAM, OPM di kedua provinsi itu muncul kembali dengan dalih ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” terang Zulhefi.
Zulhefi menduga, ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Prabowo Subianto. Pihak tersebut bisa datang dari dalam dan luar.
“Presiden Prabowo sebenarnya sudah tahu dan paham siapa yang mencoba mengganggu stabil nasional. Presiden Prabowo sudah tahu siapa yang bermain di internal pemerintahan. Begitu juga dengan pihak luar yang mencoba mengganggu stabilitas nasional,” sebut Zulhefi.
Oleh karena itu, Zulhefi menyarankan kepada pemerintah untuk segera menindak dan membersihkan “parasit” tersebut. Sebab, “parasit-parasit” ini akan terus menjalar, menggerogoti pemerintahan.
“Saya menyarankan agar segera diambil tindakan terhadap “parasit” tersebut. Jangan biarkan mereka merajalela. Misalnya lakukan reshuffle kabinet, ganti orang-orang yang tidak loyal dan tidak punya kapasitas, terlebih terhadap orang-orang titipan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan