Debat publik calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi 2024 berlangsung hari ini, Jumat (1/11/2024). Salah satu isu yang diangkat, yakni masalah kemacetan yang menjadi permasalahan menahun di Kota Bekasi.

Paslon nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin menyoal pembangunan Pakuwon yang dinilai menyumbang kemacetan di Kota Bekasi. Semenjak ada proyek Pakuwon, kemacetan dianggap semakin tak terelakkan, terutama pada Sabtu dan Minggu.

Paslon 1 ini lantas menyinggung terkait pemberian izin Pakuwon yang dibangun pada saat pemerintahan Tri Adhianto itu.

“Setiap hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada bisa mengatasi (kemacetan), apalagi sekarang ada Pakuwon yang tidak bisa memberikan solusi, ini tambah macet. Dan mungkin ketika bapak menjadi Plt wali kota, izin siapa yang memberikan itu Pak, padahal itu tidak sesuai dengan RKA kami,” ujar Sholihin menyinggung paslon 3.

Paslon 1 sendiri tidak terlalu detail menjelaskan solusi yang dimiliki terkait mengatasi kemacetan yang rencananya akan melibatkan kepolisian dan Dishub Kota Bekasi.

“Kami memberikan solusi bagaimana nanti akan mengedukasi antara kepolisian dan Dishub untuk bersama-sama memberikan arahan. Dan yang penting tentunya untuk mengurai kemacetan harus memberikan solusi terbaik,” ucap Sholihin.

Sementara pason 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe tak menampik jika pembangunan infrastruktur ikut menyumbang kemacetan. Adapun solusi yang diberikan, yakni melakukan perencanaan, rekayasa lalu lintas dan penggunaan jalan alternatif yang terencana dengan baik dan diumumkan kepada publik sebelum pembangunan itu dimulai.

“Jadi struktur daripada Jalan Ahmad Yani dan Cut Mutia, memang kita lihat hari ini ada pembangunan di depan Pakuwon. Tentu karena ada pembangunan, pusat kegiatan itu dilakukan rekayasa dengan menutup jalan di Pekayon,” jelas Tri.

Kemudian terkait dengan simpang-simpang yang ada, Tri menyebut terkoneksi dengan area traffic control system yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Tetapi ini dinilai bermasalah pada saat jam-jam sibuk, terutama pada sore dan pagi hari, juga hari Sabtu dan Minggu.

“Sehingga yang ditawarkan tadi adalah pengaturan terkait pergerakan daripada kendaraan barang misalnya, terutama kendaraan-kendaraan besar yang berpotensi karena memperlambat daripada laju kecepatan kendaraan dan juga tingkat keselamatan,” papar Tri.