Front Pergerakan Nasional (FPN) kembali berunjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Unjuk rasa terkait dugaan kasus proyek fiktif yang menyeret PT Telkom. Kerugian Negara akibat proyek ini disebut-sebut mencapai ratusan juta hingga triliunan rupiah.

Massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap terduga pelaku utama, Sakti Wahyu Trenggono beserta para kroninya.

Desakan massa tersebut seiring makin dekatnya peralihan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, yang tinggal beberapa pekan.

Hal ini menyusul kabar penunjukkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

“Maka dalam kesempatan kali ini kami Front Pergerakan Nasional medesak agar Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak menjadikan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri dalam Pemerintahannya supaya masa Pemerintahan Prabowo dapat berjalan efektif dan sukses kedepannya,” kata Dos Santoso, Ketua Umum FPN.

Perwakilan Gerindra kemudian menemui massa dan menerima surat penolakan Sakti Wahyu Trenggono untuk masuk dalam kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

“Hal ini sudah sesuai dengan konstitusi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa yang memerdekakan bangsa dan Negara ini. Semua yang kami lakukan semata untuk memajukan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dos Santoso.

Berikut poin-poin tuntutan dari Front Pergerakan Nasional, diantaranya:

1. KPK segera menangkap Sakti Wahyu Trenggoni beserta antek-antek nya yang telah merugikan Negara

2. Mendukung dan menagih Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto yang TIDAK KOMPROMI KASUS KORUPSI dengan melibatkan KOPASUS dalam mengejar para pelaku Korupsi hingga ke Kutub Selatan sekalipun

3. FPN dengan sikap tegas menolak Sakti Wahyu Trenggono untuk di masukan ke dalam kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto

4. Sakti Wahyu Trenggono memiliki agenda menjerumuskan Negara pada kehancuran, PT. Telkom telah mengalami kerugian material dan inmaterial akibat skandal Proyek Fiktif tersebut

5. Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon aspirasi ini, guna terciptanya stabilitas pemerintahan yang clean government dan good governance