Konstelasi politik di Kota Bekasi, Jawa Barat, semakin memanas, jelang Pilkada 2024. Berbagai narasi berbau black campaign, mulai bermunculan seiring ditetapkannya para calon kepala daerah.
Salah satunya narasi yang mengaitkan dukungan Timur Malaka Kiemas, keponakan dari suami Megawati Soekarnoputri, Alm Taufiq Kiemas, kepada paslon Heri Koswara-Sholihin.
Ketua Jaringan Milenial (JAM) itu dikabarkan lebih memilih memberikan dukungan kepada paslon dari PKS, meski PDI Perjuangan mengusung paslon Tri Adhianto-Harris Bobihoe.
JAM sendiri disebutkan masuk ke dalam jaringan Relawan Nofel Saleh Hilabi untuk pemenangan Heri Koswara-Sholihin.
Dukungan dari Timur Malaka mendapat kritikan tajam dari pendukung cakada lainnya. Bahkan ada yang menyebut PKS ibarat menjilat ludah sendiri karena menerima dukungan dari mantan koruptor.
Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid menyampaikan pernyataan yang diduga mengarah pada black campaign itu, bisa diibaratkan pepatah “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”.
Menurutnya, pendukung paslon bersangkutan seharusnya berkaca terlebih dahulu sebelum melontarkan nada sindiran. Pasalnya, cakada yang diusung oleh partai itu sendiri, disebut-sebut tengah dilaporkan ke KPK.
“Bukankah ada cakada tengah dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan. Kita tunggu waktunya saja untuk status hukum berikutnya. Artinya, sebenarnya ada masalah hukum yang tengah menjerat salah satu cakada di Kota Bekasi itu, namun para pendukungnya seolah tutup mata dengan persoalan ini,” ujar Rasyid, Sabtu (14/9/2024).
Rasyid berharap, baik kontestan pilkada maupun pendukungnya agar mengedepankan etika politik yang santun, tanpa harus memainkan narasi untuk menjatuhkan cakada lain maupun pendukungnya.
“Berbeda pilihan bukan berarti membuka ruang untuk saling bermusuhan. Kami menilai dukungan politisi tertentu terhadap pasangan yang diusung oleh partai non kader itu harus dimaknai dengan sikap bijak,” imbuhnya.
Ia beranggapan ada kemungkinan internal PDI Perjuangan sedang tidak solid, melihat kenyataan adanya kader yang berasal dari keluarga biologi dan ideologi, justru mendukung pasangan cakada dari partai lain.
Hal ini menurutnya, menunjukkan bahwa ada masalah serius yang perlu jadi bahan evaluasi bagi pasangan cakada tersebut, dan bukan malah mencari celah dan kesalahan orang lain.
Ia menegaskan, jika pilkada sebagai ajang kontestasi politik untuk beradu gagasan dan program pembangunan, bukan ajang saling menghujat cakada dan pendukung partai lain.
“Saya tak sepakat jika ada di salah satu kader partai yang mendukung cakada dari partai lain, lantas ia dihujat dan dicari-cari kesalahan masa lalunya,” tandas Rasyid.