Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyalurkan dana hibah untuk pembiayaan perumahan dalam rangka Pilot Project Indonesian Green Affordable Housing Project (IGAHP), Senin, 12 Agustus 2024.
Program ini bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat dengan konsep green, terjangkau, tangguh, ramah lingkungan, dan berketahanan iklim.
Penandatanganan perjanjian kerja sama disaksikan langsung oleh perwakilan Menteri PUPR, Haryo Bekti Marotoyoedo yang didampingi Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad.
Haryo mengatakan PUPR sangat mendukung sinergitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, PT SMF, dan BPRS Patriot, dalam menyediakan rumah layak dan berkonsep ramah lingkungan bagi masyarakat.
“Hunian yang layak bagi masyarakat dengan konsep green, terjangkau, tangguh, ramah lingkungan, dan juga berketahanan iklim. Kita harus mulai memikirkan untuk memasukan konsep green environment dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kriteria rumah layak huni,” ujar Haryo.
Direktur Utama BPRS Patriot, Fasihul Islam mengungkapkan ide project ini berawal dari rasa kepedulian terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menghadirkan hunian yang layak dan terjamin sanitasinya.
“Sanitasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Bukan hanya terhadap kesehatan, tapi juga merupakan salah satu langkah pencegahan stunting. Oleh sebab itu, sasaran dalam program IGAHP ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga harganya lebih terjangkau,” ungkap Fasihul.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo selaku pihak developer menjelaskan project IGAHP mengadopsi teknologi dengan mengurangi emisi karbon dan mendorong konservasi energi.
“Program IGAHP mengintegrasikan teknologi dan material bangunan yang ramah lingkungan. Dehingga rumah dibangun tidak hanya untuk ditinggali, tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan terutama dalam pengurangan emisi,” paparnya.
Wiyogo menambahkan, proyek percontohan di Kota Bekasi akan berfokus pada 40 rumah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi. Untuk memenuhi syarat program, rumah tangga harus memenuhi kriteria pendapatan dan kelayakan tertentu.
“Pemerintah daerah akan berperan penting dalam mendukung proyek dengan memberikan izin, inspeksi, dan layanan yang diperlukan lainnya,” ucapnya.
Sementara Pj Wali Kota Bekasi mengimbau agar project ini selalu dijaga dan dipantau segala proses yang menyangkut penyelenggaraannya, dan memerhatikan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan.
Mengingat Kota Bekasi masuk dalam kategori kota berpenduduk padat, Gani berharap program pembangunan perumahan berkelanjutan yang ramah lingkungan ini akan bermanfaat bagi ribuan rumah tangga di Bekasi dan menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia.
“Dan kepada seluruh pihak yang terlibat, pastikan penyelenggaraannya on the track, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga berkontribusi pada masa depan Bekasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tandas Gani.