Bekasiraya.id, Kota Bekasi – Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi didemo mahasiswa dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Kota Bekasi.
Aksi demo dipicu kondisi kekerasan dan pelecehan seksual di kota patriot yang semakin darurat. Kondisi ini menyebabkan keresahan masyarakat, lantaran terjadi pada perempuan dan anak di bawah umur.
Elvin, koordinator aksi mengatakan banyaknya kasus yang terjadi di Kota Bekasi, membuat pihaknya geram terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
“Padahal sudah ada perda yang disahkan sejak tahun lalu, namun telah dicatat sejak Januari 2024 hingga sekarang masih ada sekitar 85 kasus. Maka daripada itu, kami turun kejalan agar kasus-kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak segera diselesaikan,” ujar Elvin.
Afifah, Ketua KOPRI Kota Bekasi menyebut predikat Kota Bekasi sebagai”Kota Ramah Terhadap Perempuan dan Anak” yang diberikan oleh pemerintah pusat, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Dengan kondisi saat ini membuat kami koprs pergerakan mahasiswa islam Indonesia Puteri (KOPRI) resah, lalu mempertanyakan kinerja DPPPA,” ujar Afifah.
Menurutnya, dengan banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bekasi, seharusnya hal ini menjadi pembahasan serius para pemangku jabatan di Kota Bekasi.
Berdasarkan hal tersebut, ada sejumlah tuntutan PC KOPRI Kota Bekasi terhadap DPPPA. Antara lain mendesak DPPPA agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mangkrak.
“Khususnya kasus yang baru-baru ini terjadi di Bantargebang, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan,” ucap Afifah.
Kemudian mendesak Kadis DPPPA beserta strukturnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tupoksinya, sehingga masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Bekasi.
“Mendesak Pj wali kota agar mengevaluasi kinerja dan melakukan audit DPPPA,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan