Bekasiraya.id, Kota Bekasi – Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk membenahi pengelolaan administrasi pemerintahan, salah satunya peningkatan dalam laporan keuangan daerah.
Demikian disampaikan Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Dwie Andyarini Dian Arga saat bertindak sebagai pembina pada apel pagi pegawai Pemkot Bekasi.
Dwie meyakini capaian Pemkot Bekasi meraih opini BPK dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama beberapa tahun terakhir, menjadi evaluasi bersama khususnya terkait pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset daerah.
“Ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan kesalahan tiap tahun yang menyebabkan kita WDP sudah diperbaiki. Tapi tahun evaluasi berikutnya permasalahan baru. Untuk itu, menjadi penekanan khususnya di lingkup Perangkat Daerah terkait peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ini menjadi catatan. Sejauh mana SPIP di internal masing-masing perangkat daerah. Kaitannya terkait mitigasi resiko dan pengawasan berjenjang,” katanya, Senin (27/5/2024).
Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menurutnya perlu ada penambahan sarana dan prasarana bagi pengelolan barang di lingkup sekolah berupa komputer atau laptop.
“Ini menjadi catatan dan perhatian kepala Dinas Pendidikan dan Bappelitbangda. Karena memang di Disdik itu sekolahnya banyak,” ujar wanita yang juga menjabat Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian itu.
Beberapa hal yang kemudian menjadi perhatiannya, yaitu adanya kunjungan Inspektorat Jawa Barat terkait evaluasi pengelolaan bantuan keuangan Jawa Barat di Kota Bekasi. Dwie menyampaikan agar perangkat daerah terkait membantu dokumen yang dibutuhkan terkait hal tersebut.
Selanjutnya mengenai kedisiplinan aparatur perlu ditingkatkan kembali, karena masih banyak yang tidak melaksanakan apel pagi dan mengikuti paripurna LKPJ beberapa waktu lalu.
“Dalam paripurna juga perlu menjadi catatan dalam pandangan akhir fraksi untuk perbaikan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan bagian tata pemerintahan,” paparnya.
Selain itu, lanjut Dwie, evaluasi Pj Wali Kota Bekasi pada Juni mendatang juga perlu dikoordinasikan, terutama pembinaan ASN. Monitoring dan evaluasi BUMD yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang, juga harus dipersiapkan.
Catatan akhir mengenai perolehan pajak bumi dan bangunan, pun perlu ditingkatkan melalui sosialisasi PBB door to door bekerjasama dengan BJB. Untuk itu Dwie mengintruksikan para camat dan lurah meningkatkan capaian tersebut.
“PBB masih rendah capainnya, ini dilakukan biar mengungkit kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan,” pungkasnya.
Gelaran apel pagi itu juga diisi dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang memasuki masa pensiun.
Tinggalkan Balasan