Bekasiraya.id, Bekasi – Aksi plesiran pejabat pemda dengan dalih kegiatan kerja, seringkali dijumpai di berbagai daerah. Tak sedikit, bahkan yang mengajak serta keluarga masing-masing.
Salah satu dugaan plesiran yang tengah disorot, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi bersama rombongan UPTD yang dilaksanakan di Sleman, Jogyakarta, selama empat hari.
Kegiatan rombongan Kepala Bapenda yang dilangsungkan di hotel The Rich itu tengah jadi buah bibir, karena di satu sisi menghadirkan biduan yang bernyanyi sambil diiringi musik.
Melihat adanya kejanggalan, sejumlah kalangan menduga kegiatan Kepala Bapenda Kota Bekasi tak masuk dalam program/kegiatan yang ada di RKA-DPA tahun anggaran 2024.
“Setelah kami investigasi dan observasi, diduga kegiatan kepala Bapenda bersama seluruh pegawai yang ada di 12 UPTD itu tidak masuk dalam salah satu program dan kegiatan yang ada di RKA-DPA OPD tersebut,” kata Ketua Jendela Komunikasi (JEKO), Hendri Efendi, Kamis (16/5/2024).
Menurutnya, dugaan plesiran para pejabat Pemkot Bekasi itu merupakan sebuah indispliner karena diduga tanpa sepengetahuan dan izin pucuk pimpinan.
Oleh karena itu Hendri meminta Pj Wali Kota Bekasi dan DPRD menindak tegas dan memberi sanksi atas kelakuan para bawahannya tersebut, karena dinilai sangat tidak elok dan menyalahi aturan.
“Jangan mentang-mentang dalam triwulan satu dan dua, target pajak hotel, restoran, reklame, penerang jalan, parkir dan pajak air bawah tanah sudah melampaui target dan kemudian Kepala Bapenda memberikan reward kepada seluruh pegawai di UPTD dengan cara sambil refreshing atas keberhasilan itu,” paparnya.
Terlebih, lanjut Hendri, dalam acara terdapat spanduk bertuliskan “Menjalin Kebersamaan dan Kekeluargaan”, yang mengesankan adanya sponsor dalam konsolidasi jelang Pilkada Serentak 2024.
“Coba perhatikan tulisan dan gambar di spanduk dan kemudian kita cari arti dan makna di buku kamus bahasa Indonesia terkait kata kalimat bersama dan keluarga,” tandas Hendri.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah menekankan para Pj kepala daerah untuk fokus meningkatkan PAD di wilayah masing-masing.
Menurutnya, peningkatan PAD dapat membackup setiap program yang dicanangkan pemda, sehingga tak perlu lagi bergantung pada transferan dana dari pusat.
Karenanya, melalui otonomi daerah, Tito meminta para Pj kepala daerah untuk melakukan berbagai terobosan kreatif yang bisa mendorong peningkatan PAD.
Pj kepala daerah dituntut untuk memiliki pemikiran inovatif dalam memanfaatkan peluang serta potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.