Bekasiraya.id, Kota Bekasi – Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia, Mulyadi menilai seruan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad agar ASN Pemkot Bekasi menjaga netralitas adalah sekedar pepesan kosong.
Sebagai contoh, gelaran apel pakta integritas netralitas di PDAM Tirta Patriot yang akan dilaksanakan Rabu, 8 November 2023, dinilai Mulyadi hanyalah panggung Pj wali kota untuk berbohong kembali dalam acara sosialisasi Netralitas Menjelang Pemilu.
“Karena kita tahu PDAM Tirta Patriot itu tidak steril. Di sana lumbungnya partai politik menduduki jabatan di BUMD PDAM Tirta Patriot. Dari karyawan Perumda Patriot, baik direksi, badan pengawas, tenaga ahli serta humas, nyaris diisi oleh anggota parpol,” ujar Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).
Padahal, kata dia, dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 jelas dikatakan, bahwa BUMD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik, sehingga ada aturannya.
“Terlepas warna politiknya apapun, dia harus mundur dari partai. Karena pegawai tidak boleh berpolitik praktis. Kita perlu pemerintah untuk segera mendorong agar mengevaluasi jajaran PDAM Tirta Patriot,” paparnya.
Menurutnya, Raden Gani saat ini sedang menunggangi kebodohan dan kepatuhan komunal untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan di Kota Bekasi sekarang ini.
Mulyadi menegaskan memimpin atau sekedar menjadi bagian dari suatu komunitas religius, merupakan kebutuhan politis elit untuk mencapai status-status publik dan semakin menjauhkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Karena itu, Mulyadi mempersilahkan Pj Wali Kota Bekasi, ASN dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi untuk mengundurkan diri jika ingin terjun ke politik.
Pj Wali Kota Bekasi, ASN dan jajaran BUMD Kota Bekasi kata dia, memang diminta untuk menjaga netralitas dalam kontestasi politik, termasuk Pemilu 2024.
Mulyadi mengatakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di mana, ASN dan Jajaran BUMD dilarang untuk ambil bagian pada politik praktis, karenanya siapapun yang telah terlanjur terlibat, dia meminta untuk segera menarik diri dari aktivitas politik praktis atau meninggalkan jabatannya.
“Sudah ada ketentuan di perundang-perundangan, bahwa kita harus netral, baik Pj Wali Kota Bekasi, ASN maupun jajaran BUMD,. Kalau ini kan tidak, justru Pj memberikan warning dalam bentuk apresiasi terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN serta jajaran di BUMD, dipertontonkannya sirkus dalam pelanggaran tersebut secara terbuka kepada masyarakat dalam menyambut Pemilu dan Pilkada 2024,” paparnya.
Netralitas ASN tepatnya harus dijaga di media sosial sepanjang tahapan pemilu. Juga diatur dalam Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Mulyadi menambahkan, The rule of law atau disebut rechtsstaat, adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintah Kota Bekasi. Pelaku tidak mempertontonkan sirkus pembodohan terhadap masyarakat Kota Bekasi.
Berikut nama-nama yang mengisi jabatan di PDAM Tirta Patriot:
1. Muhammad Jesada Tenaga Ahli Bidang Manajemen PDIP
2. Mifta Setia Sekretariat Tenaga Ahli PDIP
3. Hasyim Adnan Sekretariat Tenaga Ahli PPP
4. Yeksa Sarkeh Chandra Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi Partai Golkar
5. H. Rasdi Sekretariat Tenaga Ahli Partai Golkar
6. Sugeng Wijaya Tenaga Ahli Bidang Teknis Lingkungan Partai Golkar.
7. Andy Rahmatullah Sekretariat Tenaga Ahli PDIP
8. Leonardo Manulang Staf Pelaksana Bagian Sekretaris Perusahaan , Partai Gerindra
Ikrar Netralitas ASN
Sebelumnya, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad meminta ASN bersikap netral dan tidak berpolitik praktis pada Pemilu 2024.
Dalam acara sosialisasi netralitas ASN di Balai Patriot, Gani menyebutkan ASN harus menjaga marwah Pemkot Bekasi dan mendukung kesuksesan perhelatan Pemilu.
“Sebagai upaya Pemkot Bekasi untuk senantiasa mengingatkan jajarannya agar dapat bersikap netral dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Gani kepada awak media, Kamis 2 November 2023.
Ia mengingatkan para ASN untuk menyimpan sendiri pilihan politiknya dan tidak mengumbar apalagi menunjukkan ke media sosial.
“Tidak flexing, jaga jari-jari kita di medsos, soalnya banyak yang memperhatikan kita,” ujarnya.
Gani menegaskan dirinya akan menindak tegas ASN yang kedapatan tidak netral dalam pemilu 2024. Dia akan mengantarkan ASN bersangkutan itu Bawaslu untuk diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
“Saya berharap ini benar-benar dapat dijalankan, kewajiban pemimpin adalah mengingatkan jajaran seperti itu,” imbuhnya.
“Di samping sosialisasi, kita juga membacakan ikrar untuk netralitas ASN yang dipelopori oleh sekda beserta jajaran di bawah,” tandas Gani.
Tinggalkan Balasan